Purbaya Ingin Ikut Terlibat dalam Pembahasan Restrukturisasi Utang Whoosh dengan Cina

Sebelumnya, Bendahara Negara itu mengungkapkan bahwa pemerintah kemungkinan akan mengirim tim khusus untuk melakukan perundingan langsung ke Tiongkok. “Karena itu saya bilang, kalau nanti mereka (Danantara) berdiskusi dengan pihak sana (Cina), saya ingin ikut. Saya mau memastikan jangan sampai negara merugi terlalu banyak. Tapi tentu kita cari yang terbaik untuk bangsa ini,” ujar Purbaya dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 14 November 2025.

Secara pribadi, Purbaya berharap agar utang Whoosh tidak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Kalau saya, lebih baik tidak membayar,” katanya. Namun, ia tetap menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini pemerintah masih mengkaji berbagai opsi untuk menangani utang serta potensi kerugian proyek kereta cepat tersebut. Dari pembahasan sementara, pemerintah diperkirakan akan menanggung infrastruktur Whoosh, sementara Danantara akan bertanggung jawab atas operasional atau sarana keretanya. Meski begitu, skema finalnya masih belum ditetapkan.

Pada akhir Oktober lalu, Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa proses restrukturisasi utang ditargetkan rampung tahun ini. Ia menyebutkan bahwa Danantara akan segera bertolak ke Cina untuk membahas ketentuan pembayaran pinjaman. “Ini menjadi poin negosiasi kami, terkait dengan jangka waktu kredit, tingkat suku bunga, serta beberapa mata uang yang akan kami bicarakan dengan mereka,” ujar Dony kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.

Sejak dimulai pada 2016, proyek Kereta Cepat Whoosh menghabiskan dana total US$7,2 miliar atau sekitar Rp120 triliun (kurs 16.707 per dolar AS). Angka tersebut mencakup investasi awal sebesar US$6,02 miliar dan pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar.

Pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank sebesar 75 persen, sedangkan 25 persennya berupa ekuitas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Dalam komposisi saham KCIC, konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memiliki porsi 60 persen, sementara sisanya 40 persen dipegang oleh konsorsium Beijing Yawan HSR Co Ltd dari Cina.