Prabowo Serukan ASEAN Bersatu Atasi Krisis di Myanmar

foto/istimewa

sekilas.co – PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong langkah ASEAN dalam menyelesaikan berbagai krisis di kawasan, termasuk situasi di Myanmar.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pernyataannya pada sesi retret Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang digelar pada Ahad, 26 Oktober 2025, di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia.

Baca juga:

“Krisis di sekitar kita terus menguji tekad kita, di kawasan kita, dan di antara sahabat-sahabat kita. Situasi di Myanmar masih menjadi keprihatinan yang mendalam. Kami mencermati perkembangan terkini, termasuk rencana penyelenggaraan pemilu pada Desember 2025,” ujar Prabowo dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Ahad.

Prabowo mendorong ASEAN untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi dijunjung tinggi di Myanmar. Kepala Negara menyarankan ASEAN mempertimbangkan pengiriman tim pengamat untuk membantu menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu mendatang.

“Utusan Khusus Ketua ASEAN dapat terus melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, dan pada waktu yang tepat, ASEAN dapat mempertimbangkan untuk mengirimkan tim pengamat guna membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi,” ujar Prabowo.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo turut menyoroti implementasi Konsensus Lima Poin yang masih terbatas meski telah disepakati hampir lima tahun lalu. Menjelang pemilu di Myanmar, Prabowo menekankan pentingnya agar Konsensus Lima Poin tetap menjadi acuan utama dalam upaya perdamaian dan stabilitas di Myanmar.

“Kita harus terus menyerukan gencatan senjata untuk menciptakan ruang yang diperlukan bagi dialog yang bermakna. Indonesia siap mendukung Ketua ASEAN dalam melibatkan semua pihak menuju proses yang benar-benar inklusif,” ujar Prabowo.

Selain isu Myanmar, Prabowo juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Menurut dia, perbedaan yang tidak segera diredakan dapat mengganggu dan berisiko terhadap perdamaian di kawasan ASEAN.

“Saya mengapresiasi kepemimpinan Perdana Menteri Anwar dalam memfasilitasi dialog dan gencatan senjata. Kami mendesak kedua belah pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan semangat ASEAN, sebagai satu keluarga,” kata Prabowo.

KTT ASEAN ke-47 akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 26–28 Oktober 2025. KTT ini mempertemukan para kepala negara dan kepala pemerintahan dari seluruh anggota ASEAN, termasuk Perdana Menteri Thailand yang baru dilantik.

Prabowo menghadiri KTT ASEAN untuk mewakili Indonesia dalam diskusi regional dan diplomasi kawasan. “Kehadiran pada tingkat kepala negara, kepala pemerintahan, sejauh ini informasi yang diperoleh adalah seluruhnya dari ASEAN akan hadir,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Sidharto R. Suryodipuro, dalam konferensi pers di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025.

Sidharto menjelaskan, rangkaian pertemuan menuju KTT akan dimulai pada 24 Oktober yang merupakan pertemuan tingkat menteri. “Yang pertama, pada 24 Oktober sore adalah Konsultasi Informal yang Diperluas tentang Implementasi Konsensus Lima Poin,” ucapnya.

Konsultasi tersebut membahas implementasi Five-Point Consensus (5PC) mengenai situasi Myanmar, yang mencakup penghentian permusuhan, pemberian bantuan kemanusiaan, penunjukan dan kunjungan utusan khusus, serta dialog inklusif. “Jadi, ini semua adalah jalan menuju kembalinya stabilitas di Myanmar. Dalam 5PC, tidak ada diskusi tentang perubahannya,” kata dia.

Selain itu, pada 25 Oktober akan digelar pertemuan para menteri luar negeri ASEAN atau ASEAN Foreign Ministers Meeting.

Pertemuan KTT ASEAN ke-47 juga akan membahas sengketa Laut Cina Selatan. “South China Sea dan Myanmar masih menjadi pembahasan utama. Akan ada pertemuan khusus,” tuturnya.

Kemudian, para pemimpin ASEAN akan menghadiri seremoni pembukaan yang dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi penerimaan Timor-Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN pada puncak KTT pada Ahad, 26 Oktober 2025. “Sebelumnya pada tingkat Menlu, Timor-Leste menyerahkan instrumen aksesi, maka pada saat ini dengan penandatanganan deklarasi bersama,” ujar Sidharto.

Artikel Terkait