sekilas.co – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti keterbatasan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba di berbagai daerah. Ia menekankan bahwa upaya pemulihan bagi korban narkotika sama pentingnya dengan penegakan hukum. “Agar mereka bisa sembuh dari ketergantungan dan diterima kembali di tengah masyarakat,” kata Sigit dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Oktober 2025.
Kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah menteri. Sigit menjelaskan bahwa saat ini terdapat 615 lembaga rehabilitasi di seluruh Indonesia, terdiri atas 393 lembaga rehabilitasi medis dan 222 lembaga rehabilitasi sosial. “Faktanya, belum semua kabupaten/kota memiliki lembaga rehabilitasi,” ucap Sigit.
Kolaborasi lintas lembaga diperlukan untuk memperluas akses layanan rehabilitasi, terutama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan pemerintah daerah. Upaya ini, kata Sigit, diharapkan dapat terus menyediakan tempat rehabilitasi yang memadai.
Jenderal bintang empat itu juga mengingatkan bahwa penanganan rehabilitasi yang ekstrem justru bisa berakibat fatal. “Fasilitas yang tidak memadai dan metode penanganan yang ekstrem dapat menimbulkan kematian,” ujarnya.
Keberadaan lembaga rehabilitasi dengan metode yang tepat menjadi kunci agar korban penyalahgunaan narkoba benar-benar pulih dan tidak kembali menjadi pecandu.
Presiden Prabowo memimpin langsung pemusnahan narkoba senilai Rp 29,37 triliun sebagai simbol satu tahun kebijakan pemerintah dalam melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba. Berdasarkan pantauan Tempo, ia tiba di lokasi pukul 13.20 WIB. Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir, antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani; Ketua DPR Puan Maharani; Hakim Agung Yanto; Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazaruddin Dek Gam; dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
Hadir juga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Kepala BNN Dadan Hindayana; Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas; Menteri Investasi Agus Andrianto; serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Otto Hasibuan.
Dari internal Polri, tampak Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo; Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Syahardiantono; serta sejumlah kepala kepolisian daerah.
