Menyusuri Rencana Pembangunan Giant Sea Wall yang Dibahas Prabowo

Dalam pidatonya, Prabowo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk turut berkontribusi dalam pembangunan tembok di pesisir utara Pulau Jawa sebagai upaya pencegahan abrasi dan banjir rob. Ia kemudian mencari kehadiran Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang ternyata tidak hadir. Prabowo pun berseloroh agar ketidakhadiran Pramono diselidiki.

“Awalnya, Prabowo menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS. Ia menambahkan, khusus untuk wilayah Teluk Jakarta, biayanya diperkirakan antara 8 hingga 10 miliar dolar AS.”

“Khusus untuk Teluk Jakarta, biayanya kemungkinan antara 8 sampai 10 miliar dolar AS. Kalau di kisaran itu, saya kira kita mampu membiayainya sendiri. Di sini hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba selidiki kenapa tidak hadir,” kata Presiden Prabowo, dikutip dari Antara.

Wacana pembangunan giant sea wall muncul beberapa waktu lalu sebagai salah satu solusi untuk mengatasi banjir rob akibat naiknya air laut ke daratan. Fenomena ini beberapa kali terjadi di wilayah utara Jakarta dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Lalu, seperti apa kilas balik rencana pembangunan tanggul raksasa ini?

Kilas Balik Rencana Pembangunan Tanggul Raksasa
Wacana pembangunan giant sea wall mencuat setelah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.

Airlangga mengatakan penurunan permukaan tanah di Pantura Jawa terpantau antara 1 hingga 25 sentimeter per tahun. Ancaman lain adalah kenaikan permukaan air laut yang diperkirakan mencapai 1 hingga 15 sentimeter per tahun. Akibatnya, kawasan Pantura Jawa rentan terhadap banjir rob.

Jika kondisi ini tidak segera ditangani, menurut Airlangga, dampaknya akan meluas pada 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus (KEK), 28 kawasan peruntukan industri, 5 wilayah pusat pertumbuhan industri, serta wilayah perekonomian lainnya. Kondisi ini juga mengancam sekitar 50 juta penduduk Pantura Jawa.

“Tentu ini tidak hanya membahayakan kelangsungan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga masyarakat,” ujar Airlangga dalam pidato kuncinya pada acara tersebut.

Airlangga mengklaim, pembangunan giant sea wall menjadi solusi untuk menanggulangi turunnya permukaan tanah, naiknya air laut, dan banjir rob di wilayah pesisir utara Jawa. Proyek ini direncanakan membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur. Berdasarkan kajian Kementerian PUPR, Airlangga mengatakan pembangunan ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 164 triliun.

Rencana pembangunan tanggul raksasa juga sempat menjadi pembahasan selama musim Pilkada Jakarta 2024. Saat itu, para calon gubernur Jakarta sepakat memilih program pembangunan giant sea wall di pesisir utara sebagai upaya mencegah Jakarta tenggelam. Pramono, calon gubernur nomor urut 3 saat itu, menekankan bahwa giant sea wall dibutuhkan sebagai solusi jangka panjang.

“Maka, dalam jangka panjang, supaya tidak tenggelam, giant sea wall harus terwujud,” kata Pramono di sesi Ideafest 2024 x Liputan 6, di Jakarta Convention Center, Ahad, 29 September 2024.

Senada, calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, juga menyetujui opsi penggunaan tanggul raksasa untuk mencegah Jakarta tenggelam. Mantan Gubernur Jawa Barat ini menyinggung dampak pemanasan global yang menurutnya meningkatkan ketinggian air laut. Ridwan optimistis kombinasi penggunaan pompa air dan giant sea wall dapat menjaga Jakarta agar tetap aman.

“Jadi, digabung dengan giant sea wall, proyeknya Pak Prabowo tahun ini, itu adalah kombinasi untuk mengatasi Jakarta supaya tidak tenggelam dalam puluhan tahun ke depan,” kata Ridwan Kamil pada kesempatan yang sama.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan meski proyek tanggul laut raksasa membutuhkan anggaran besar, pemerintah tetap berupaya agar proyek ini berjalan. Namun, karena ada program prioritas lain, AHY masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo.

“Ada keterbatasan anggaran di sana sini. Kami harus mencari sumber pendanaan yang kredibel,” kata AHY di kantornya, 8 Januari 2025. “Kami melibatkan atau ingin memperkuat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Investasi harus dihadirkan, baik dari dalam maupun luar negeri.”

Usai terpilih, Pramono Anung kembali menekankan rencana pembangunan tanggul raksasa tersebut. Ia meyakini solusi untuk banjir di daerah khusus ibukota harus ditangani secara menyeluruh. Pramono mengatakan pemerintah Jakarta dan pemerintah pusat akan bekerja sama dalam proyek giant sea wall sebagai solusi jangka panjang.

“Kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta harus dilanjutkan. Karena di situlah (giant sea wall), sumber air tawar nanti bisa diambil, dan permukaan air tidak terus turun. Sekarang ini kan terus turun,” kata Pramono Anung usai perayaan kemenangan Pilkada Jakarta di Jimbaran Resto, Ancol, Jumat, 31 Januari 2025.

Sementara itu, Prabowo dalam konferensi infrastruktur internasional Kamis lalu mengatakan pihaknya telah menemui Pramono agar ikut mendanai proyek tersebut. Pramono, menurutnya, bersedia menyumbang.

“Karena APBD DKI sangat besar, jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat juga urunan,” kata Prabowo.

Pemerintah pusat akan memprioritaskan pembangunan tanggul laut di Jakarta dan Semarang, dua kota yang kini terancam banjir rob. Proyek ini juga akan diperluas hingga pesisir Semarang. Prabowo mengajak perusahaan asing dari Cina, Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Timur Tengah untuk ikut serta. Ia juga berencana membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa agar proyek ini terealisasi.

“Saya sudah perintahkan tim untuk roadshow, keliling, dan dalam waktu dekat saya akan membentuk otorita. Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” kata Prabowo.