sekilas.co – Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan aman, efektif, dan tepat sasaran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Komunikasi Pemerintah menggelar kembali pertemuan koordinasi di Kantor Kementerian Kesehatan pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut digelar hanya lima hari setelah rapat terbatas sebelumnya. Fokus pembahasannya kali ini mencakup penyusunan langkah strategis dan teknis untuk mengawal pelaksanaan program MBG, termasuk penguatan tata kelola, sistem sertifikasi, serta pengawasan keamanan pangan di lapangan.
“Pemerintah berkomitmen memastikan program MBG dilaksanakan secara terarah, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menjelaskan bahwa Kemenkes, BPOM, dan BGN akan membangun sistem sertifikasi terpadu guna menjamin makanan bergizi yang disalurkan kepada anak-anak aman dan sesuai standar.
Menurut Budi, peran Kemenkes difokuskan pada pengawasan melalui standardisasi pelaporan, sertifikasi keamanan pangan, serta pengawasan berlapis terhadap para penyedia makanan. “Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh rantai distribusi berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan keselamatan anak,” tuturnya.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan kesiapan lembaganya dalam memperkuat sistem keamanan pangan nasional guna mendukung pelaksanaan program MBG. “Program ini sangat penting. Kehadiran tiga lembaga, yakni BGN, Kemenkes, dan BPOM, merupakan suatu keharusan,” ujar Taruna.
Ia menilai keberhasilan MBG akan sangat berpengaruh terhadap capaian bonus demografi Indonesia. “Agar potensi bonus demografi memberikan manfaat besar, pemerintah harus memperhatikan tumbuh kembang dan kesehatan anak-anak. Di sinilah peran penting MBG,” tuturnya.
Taruna menambahkan bahwa pelaksanaan MBG memerlukan dukungan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan organisasi profesi.
Rapat tersebut juga menghadirkan perwakilan masyarakat serta praktisi gizi, seperti Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Working Group, Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak, serta praktisi gizi Rita Ramayulis dan Co-Founder Tentang Anak, Mesty Ariotedjo.
Rita menilai program MBG sangat dibutuhkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menyoroti pentingnya edukasi publik guna mengatasi resistensi masyarakat terhadap program ini. “Penolakan yang muncul kemungkinan karena kurangnya informasi tentang pentingnya makan bergizi. Komunikasi publik harus diperkuat secara serentak dan berkelanjutan,” ujar Rita.
Sementara itu, perwakilan Sahabat Gizi menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan, perbaikan kualitas monitoring dan evaluasi, serta pelatihan keamanan pangan bagi penyedia dan pelaksana MBG.
