Sekilas.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan mendapat sorotan tajam setelah sejumlah organisasi sipil mendesak pemerintah menghentikan sementara pelaksanaannya. Desakan ini muncul akibat lonjakan kasus keracunan dalam dua bulan terakhir.
Menurut catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pada Juli lalu jumlah siswa yang mengalami keracunan mencapai 342 orang. Angka tersebut melonjak signifikan pada Agustus menjadi 2.226 siswa, dan kembali naik pada September dengan total 3.145 siswa.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa tiga lembaga memiliki data berbeda terkait jumlah korban keracunan menu MBG. Ketiga lembaga tersebut yakni Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meski angkanya bervariasi, secara umum jumlah korban keracunan MBG berada di kisaran lima ribu orang.
“Secara statistik sebenarnya data itu sinkron, sama-sama berada di sekitar angka lima ribu,” ujar Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 22 September 2025.
Puan Akan Tinjau Dapur MBG Pasca Kasus Keracunan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan turun langsung memeriksa sumber persoalan dari kasus keracunan massal yang menimpa siswa setelah menyantap makanan Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan lembaganya akan mengawasi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi sebagai dapur MBG.
“Kami akan mendatangi dapur-dapur MBG yang bermasalah untuk melihat secara langsung apa sebenarnya penyebabnya,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.
DPR Usul BGN Libatkan Masyarakat Sipil dalam Investigasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan masyarakat sipil dalam tim investigasi kasus keracunan MBG. Menurutnya, kehadiran unsur masyarakat sipil akan memberikan perspektif berbeda dan penilaian yang lebih objektif.
Selain itu, Charles juga mengusulkan agar BGN melibatkan tenaga kesehatan dan ahli gizi dalam tim investigasi. “Kami berharap tim ini melibatkan masyarakat sipil yang independen dan bisa melakukan penilaian berbasis fakta empiris,” kata Charles di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.
BGN Tolak Hentikan Sementara Program MBG
Badan Gizi Nasional menolak desakan sejumlah pihak untuk menghentikan sementara program MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya memilih melakukan perbaikan sembari tetap mengejar target penerima manfaat.
Menurut Dadan, pemerintah menghadapi dilema antara melengkapi sumber daya manusia agar program berjalan lancar atau mengejar target jumlah penerima manfaat. Ia menegaskan, target program ini sudah direncanakan sejak lama, sehingga prioritas utama tetap pada capaian jumlah penerima.
“Utamanya adalah bagaimana target bisa dipenuhi,” kata Dadan di kantornya, Jakarta, Senin, 22 September 2025.
Meski kasus keracunan meningkat, Dadan menilai jumlahnya masih dalam batas wajar. Ia menyebut total sajian yang terindikasi menyebabkan keracunan hanya 4.711 porsi dari 1 miliar porsi yang dimasak selama sembilan bulan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu berjalan. “Alhamdulillah, sebagian besar anak justru senang dengan program makan bergizi,” ujarnya.
Respons Gubernur Jawa Barat: Kasus Keracunan Tertinggi di Daerahnya
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan akan memanggil perwakilan BGN yang bertanggung jawab di wilayahnya untuk membahas kasus keracunan MBG di Jawa Barat, yang tercatat sebagai provinsi dengan kasus tertinggi.
Dedi mengaku belum memutuskan apakah program MBG di Jawa Barat akan dihentikan sementara atau diberlakukan moratorium. Ia memilih menunggu hasil evaluasi bersama BGN untuk memastikan pemberian makan gratis bagi siswa berjalan lebih aman.
“Minggu depan saya akan mengundang kepala MBG yang membidangi Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, agar kasus seperti keracunan siswa tidak terulang lagi,” kata Dedi Mulyadi di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Selasa, 23 September 2025.
