sekilas.co – Sejumlah lembaga survei ramai-ramai merilis data mengenai kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari tingkat kepuasan, pemenuhan janji politik, hingga efektivitas komunikasi pemerintahan. Berikut sejumlah fakta hasil survei yang telah dipublikasikan.
Tingkat Kesukaan Publik terhadap Pemerintahan
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis laporan survei terkait satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta Wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. “Untuk tingkat kesukaan, Prabowo masih tertinggi dengan angka 89,9 persen,” kata Direktur LSI, Denny JA, melalui Adjie Alfaraby dalam konferensi pers pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Sementara itu, nama Gibran Rakabuming Raka, menurut dia, berada di bawah calon wakil presiden nomor urut 3 saat Pilpres lalu, Mahfud Md, yang meraih angka 85,4 persen. Gibran sendiri memperoleh tingkat kesukaan publik sebesar 78,2 persen.
Di urutan keempat, Adjie melanjutkan, terdapat nama Anies Baswedan dengan 77,6 persen; kemudian calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dengan 74,6 persen; dan di posisi terakhir terdapat calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar.
63 Persen Responden Nilai Pemerintahan Militeristik
Lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik, Center of Economic and Law Studies (Celios), menemukan bahwa mayoritas publik menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerapkan pendekatan tata kelola militeristik.
Survei yang dilakukan Celios terhadap 1.338 responden menunjukkan sebanyak 63 persen publik menilai pemerintahan Prabowo–Gibran menggunakan pendekatan militeristik dalam menjalankan kekuasaan. Sebanyak 24 persen responden tidak sependapat, sementara 13 persen lainnya menyatakan tidak tahu.
“Pertanyaan survei ini berbunyi: ‘Apakah menurut Anda Prabowo–Gibran menerapkan pendekatan militeristik dalam tata kelola pemerintahan?’,” demikian keterangan Celios dalam hasil surveinya, dikutip Senin, 20 Oktober 2025. (Opsi jawaban: “Iya”, “Tidak”, dan “Tidak tahu”).
Bahlil Menteri Berkinerja Terburuk
Celios melakukan survei penilaian kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih sebagai bagian dari evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Celios menggelar dua survei berbeda untuk menilai kinerja para menteri. Survei pertama menggunakan pendekatan pakar (expert judgement) dengan melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers. Sedangkan survei kedua melibatkan 1.338 responden masyarakat umum dari wilayah perkotaan dan perdesaan. Survei tersebut dilaksanakan oleh Celios pada 30 September–13 Oktober 2025.
Dalam kedua survei, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendapatkan nilai terburuk. “Peringkat pertama yang harus di-reshuffle itu Bahlil,” kata peneliti Celios, Media Wahyudi Askar, dalam konferensi pers daring pada Ahad, 19 Oktober 2025.
Ketidakpuasan Program 19 Juta Lapangan Pekerjaan Capai 71,6 Persen
Survei LSI mengungkapkan bahwa program 19 juta lapangan pekerjaan dan makan bergizi gratis (MBG) menjadi dua dari lima program prioritas dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Direktur LSI, Denny JA, melalui Adjie Alfaraby, menyampaikan bahwa program 19 juta lapangan pekerjaan mencatat tingkat ketidakpuasan sebesar 71,6 persen. Sementara program MBG mencatat 38,2 persen, lebih tinggi dibandingkan tiga program prioritas Prabowo-Gibran lainnya.
“Di urutan ketiga ada Koperasi Merah Putih dengan 23,1 persen; Sekolah Rakyat 10,7 persen; dan Cek Kesehatan Gratis 9,1 persen,” kata Adjie dalam konferensi pers, Kamis, 23 Oktober 2025.
Ada 1.593 Kasus Hoaks Beredar Setahun Terakhir
Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat terdapat 1.593 kasus hoaks selama satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasil riset Mafindo menunjukkan bahwa kasus hoaks tersebar setiap bulan di berbagai platform digital dengan tingkat intensitas yang bervariasi. Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang, Loina Lalolo Krina Perangin-angin, mengungkapkan bahwa puncak frekuensi hoaks terjadi pada Juli 2025. Total kasus hoaks pada bulan tersebut mencapai 180 kasus, atau sekitar 11,3 persen dari total hoaks yang diverifikasi.
“Pada Juli 2025 tercatat 180 hoaks, dan setelah kami telusuri lebih mendalam, banyak di antaranya terkait kasus Israel dan Palestina,” tutur Loina dalam diskusi yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 22 Oktober 2025.
