Survei Poltracking: 5 Alasan Prabowo Dinilai Perlu Lakukan Reshuffle Kabinet

foto/istimewa

sekilas.co – LEMBAGA survei Poltracking Indonesia merilis hasil riset terbaru terkait evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam hasil surveinya, Poltracking mencatat mayoritas responden menilai kepala negara masih perlu merombak Kabinet Merah Putih di sisa masa jabatannya.

“Sebanyak 37,9 persen menilai perlu reshuffle kabinet, sementara 26,4 persen menyatakan tidak perlu,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, dalam pemaparannya pada Ahad, 19 Oktober 2025.

Baca juga:

Dia mengatakan, menteri yang membidangi sektor ekonomi menjadi yang paling banyak dinilai perlu dilakukan pengocokan ulang. Disusul oleh menteri yang menangani bidang hukum, hak asasi manusia, serta urusan imigrasi dan pemasyarakatan. “Pekerjaan rumah Prabowo-Gibran ada di bidang hukum dan ekonomi. Hal ini perlu menjadi fokus evaluasi pemerintah ke depan,” ujar Hanta.

Dalam survei ini, terdapat lima alasan mengapa Prabowo dinilai perlu melakukan reshuffle terhadap para menterinya setelah setahun memimpin kabinet. Hanta menyebut, alasan paling dominan adalah kinerja menteri yang dianggap kurang memuaskan, yakni mencapai 54,6 persen. “Selanjutnya, sebanyak 6,2 persen berpendapat bahwa ada menteri yang menyalahgunakan jabatan,” ujarnya.

Selain itu, Poltracking juga mencatat 6 persen responden menilai beberapa pos kementerian tidak cocok dipimpin oleh orang pilihan Prabowo. Sementara 5,9 persen lainnya berpendapat bahwa reshuffle perlu dilakukan karena masih ada menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.

“Alasan kelima, sebanyak 5,6 persen responden menilai perlu dilakukan reshuffle karena ada menteri yang jarang turun ke masyarakat,” ujar Hanta.

Dalam survei ini, Poltracking mencatat tiga menteri dengan tingkat kepuasan paling rendah selama satu tahun kinerja Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri HAM Natalius Pigai. Ketiganya memperoleh tingkat kepuasan di bawah 50 persen.

Adapun survei dilakukan pada 3 hingga 10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.220 responden yang telah memiliki hak pilih atau berusia minimal 17 tahun. Metode yang digunakan ialah multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Seluruh data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka.

Artikel Terkait