sekilas.co – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dirinya lebih memilih melakukan penghematan belanja ketimbang mencari sumber pendapatan baru, menyusul adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).
Dedi menjelaskan bahwa pemotongan dana tersebut berdampak pada turunnya alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp2,45 triliun. Akibat pemangkasan TKD ini, pemerintah pusat pun mendorong daerah untuk berinovasi dalam upaya memperoleh pendapatan tambahan.
Namun, menurut Dedi, upaya mencari sumber pendapatan baru kerap kali justru menambah beban masyarakat. “Saya tidak memilih mencari pendapatan baru yang membebani masyarakat. Saya lebih memilih melakukan efisiensi terhadap belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Senin, 13 Oktober 2025.
Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa ia akan memangkas berbagai pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Dedi menjelaskan, efisiensi belanja daerah tersebut mencakup pengurangan belanja alat tulis kantor, listrik dan air, serta pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas, seminar, simposium, dan kegiatan focus group discussion. “Gubernur, seluruh pejabat, dan aparatur sipil negara harus berpuasa dari berbagai kepentingan yang tidak relevan dengan kepentingan masyarakat,” ujar Dedi.
Ia menegaskan tetap akan mendorong pembangunan infrastruktur di Jawa Barat meski terjadi pemotongan TKD. Dedi menambahkan bahwa dirinya berkomitmen untuk tidak menempuh jalur pinjaman daerah, sekalipun dana transfer dari pemerintah pusat berkurang.
Eks Bupati Purwakarta itu menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Jawa Barat harus tetap berjalan tanpa menambah beban keuangan daerah. “Meskipun saya ditawari untuk mendapatkan pinjaman, saya menolak. Karena saya ingin tetap membangun dengan menggunakan dana yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat, meskipun dananya mengalami pengurangan,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia menambahkan, fokus pembangunan tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, hingga permukiman.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebelumnya meminta pemerintah daerah untuk berinovasi dan mencari peluang demi memperoleh pendapatan tambahan. Langkah ini diperlukan menyusul kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah.
“Di daerah harus bisa cerdas dan inovatif mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil,” ujar Tito seusai menghadiri rapat koordinasi nasional pembinaan dan pengawasan tahun 2025 di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Kamis, 9 Oktober 2025.
Menurut Tito, terdapat sejumlah potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti optimalisasi pajak restoran dan hotel. Ia menyoroti masih adanya kebocoran dalam pemungutan pajak dan meminta pemerintah daerah memperbaiki sistemnya agar seluruh pendapatan benar-benar masuk ke kas pemerintah. “Yang sudah ada saja, restoran, hotel misalnya. Silakan datang, karena restoran dan hotel umumnya dikenakan pajak,” kata Tito.
Ia juga menambahkan bahwa masih ada pajak-pajak yang belum dipungut atau tidak disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah. “Parkir misalnya, ini harus dibuat sistem agar pajak yang memang sudah ada dan sebelumnya bocor bisa masuk ke kas pemerintah daerah,” ucapnya.
