sekilas.co – Berikut sejumlah berita sektor ekonomi pada Jumat (10/10/2025) yang menarik disimak kembali Sabtu ini, mulai dari perlunya tindakan tegas terhadap “penggoreng” saham hingga penyusunan skema gaji tunggal (single salary) untuk ASN.
-
Purbaya Minta BEI dan OJK Tindak “Penggoreng” Saham
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menindak pelaku pasar modal yang melakukan praktik manipulatif, dikenal sebagai “penggorengan saham”.
“Saya mengamati pasar saham, ada yang menggoreng-goreng. Sebagian pemainnya saya kenal, ikut bermain, padahal bukan market maker,” ujar Purbaya dalam acara temu media Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat, Jumat.
2. Menteri Bahlil: Operasi Tambang Freeport Setelah Longsor Tunggu Hasil Audit
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pengoperasian kembali tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) pasca longsor masih menunggu hasil audit operasional tambang bawah tanah.
“Saat ini belum ada yang bisa dilakukan untuk produksi. Kami sedang melakukan audit untuk menemukan faktor penyebabnya,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.
3. Pengelola Bandara Ngurah Rai Telusuri Penyebab Listrik Padam
Pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai di Badung, Bali, tengah menelusuri penyebab pemadaman listrik selama satu jam di seluruh area pada Jumat sore.
“Tim teknis langsung menelusuri dan menangani permasalahan tersebut,” ujar General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Ahmad Syaugi Shahab, dalam keterangan resmi yang diterima di Denpasar, Bali, Jumat.
4. Purbaya Sebut APBN Tak Menanggung Utang Kereta Cepat
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menanggung utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Kalau proyek ini dibuat Danantara, mereka sudah memiliki manajemen sendiri dan dividen sendiri, yang rata-rata per tahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat.
5. Pemerintah Mematangkan Skema “Single Salary” untuk ASN
Pemerintah terus mematangkan rencana penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary bagi aparatur sipil negara (ASN) guna menyederhanakan komponen penghasilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Tri Budhianto, menyampaikan di Jakarta, Jumat, bahwa sistem single salary merupakan bagian dari upaya pemerintah agar hak penghasilan ASN diberikan secara penuh dan transparan.
