sekilas.co – Koperasi Desa Merah Putih kini memasuki tahap kedua, yakni operasionalisasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengakui pihaknya menghadapi kesulitan dalam memproses data potensi desa.
“Kami menemukan masalah besar, yaitu tidak adanya data desa yang presisi. Data tersebut seharusnya tidak hanya menjelaskan potensi desa, tetapi juga kebutuhan serta profil lengkap desa itu sendiri,” ujarnya dalam seminar nasional ekonomi kerakyatan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jumat, 26 September 2025.
Ferry mencontohkan koperasi desa yang ingin menjadi penyalur gas elpiji 3 kilogram. Namun ketika meminta data ke Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah rumah tangga petani yang membutuhkan gas elpiji 3 kilogram, jawaban tidak tersedia.
“BPS hanya memiliki DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), tetapi basis datanya tidak bisa diakses,” kata Ferry.
Karena tidak memiliki referensi lain, Kementerian Koperasi menggandeng guru besar sosiologi pedesaan dari IPB University untuk mengembangkan aplikasi data desa presisi. Sistem ini memanfaatkan drone untuk memperoleh data geospasial, melibatkan warga desa dalam proses validasi, lalu menganalisis hasilnya menggunakan kecerdasan buatan (AI).
“Hasilnya, kami memiliki 289 indikator atau parameter yang tidak hanya memuat potensi desa, tetapi juga kebutuhan serta keseluruhan profil desa yang diperlukan untuk pengambilan kebijakan maupun keputusan,” ujar Ferry.
Pengumpulan data desa presisi mencakup data spasial seperti peta rumah dan lahan, kondisi sosial ekonomi warga berupa pendapatan dan pekerjaan, serta data demografi seperti usia, pendidikan, dan kondisi rumah. Dari aplikasi ini, Ferry mengungkapkan bahwa 46 persen penerima gas elpiji 3 kilogram tidak tepat sasaran.
“Bansos hampir 50 persen salah sasaran, BLT juga hampir salah sasaran, semuanya salah sasaran, dan akhirnya muncul yang disebut mafia data,” ujarnya. Ia menilai, data yang tidak akurat akan melahirkan keputusan yang semu dan kurang valid.
Hingga 21 September 2025 pukul 22.50 WIB, jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memiliki akun Simkopdes atau Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan tercatat sebanyak 43.956 unit, dengan 10.219 koperasi di antaranya sudah beroperasi. Sistem informasi ini berfungsi untuk memantau dan mengelola koperasi secara real time.
Setiap koperasi desa atau kelurahan diwajibkan masuk ke dalam microsite agar dapat mengajukan pembiayaan, sekaligus terhubung dengan BUMN, marketplace UMKM, dan lembaga lainnya.
