Presiden Ingin Desa di Indonesia Mandiri Layaknya Desa di Eropa

“Sering terdengar cita-cita, mimpi, dan visi Bapak Presiden Prabowo Subianto agar seluruh desa di Indonesia bisa menjadi seperti desa-desa di Eropa, yaitu desa yang mandiri,” ujar Iftitah di Tanjung Banon, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis.

Menurut Iftitah, desa mandiri adalah desa yang swasembada pangan, energi, dan air, memiliki pusat pertumbuhan ekonomi, serta kegiatan ekonomi yang berjalan aktif.

“Oleh karena itu, kami ingin mewujudkannya sebagai contoh untuk memenuhi harapan Bapak Presiden di kawasan Tanjung Banon,” katanya.

Langkah yang dilakukan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) untuk mewujudkan hal ini dimulai dengan menurunkan tim riset dari tujuh perguruan tinggi terbaik di Indonesia, yang berkolaborasi dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) di Kepulauan Riau.

Hari ini, Kementrans juga menghadirkan Profesor dari Technical University of Munich (TUM) Jerman, Prof. Dr. Walter Timo de Vries.

“Kebetulan Prof. Walter adalah peneliti transmigrasi sejak 1988. Saat saya tanyakan kesan beliau ketika melihat daerah transmigrasi di Lampung pada 1988 dibanding Tanjung Banon sekarang, beliau optimis bahwa Tanjung Banon bisa menjadi kawasan transmigrasi modern,” ujar Iftitah.

Prof. Walter menyampaikan bahwa dulu para transmigran hanya diberi rumah dan lahan. Kini, dia melihat infrastruktur sekolah, pasar, dan tempat ibadah sudah tersedia di kawasan transmigrasi.

Kementrans juga akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun dermaga nelayan, serta dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membuat ruang terbuka hijau.

“Apa pun yang diimpikan Bapak Presiden, Insya Allah akan kami wujudkan di Tanjung Banon,” kata Iftitah.

Dengan langkah ini, kawasan transmigrasi Tanjung Banon dapat menjadi model atau role model dari Kementerian Transmigrasi.

Kementrans juga bersinergi dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan membangun lokasi seperti ini.

“Sebetulnya, pembangunan ini tidak harus sepenuhnya mengandalkan APBN. Kita juga bisa berkolaborasi dengan dunia usaha,” ujar Iftitah.

Menurut dia, berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, transmigrasi juga bisa dilakukan melalui Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang berkolaborasi dengan dunia usaha.