Sekilas.co – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) menyerahkan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada sekolah sebagai upaya mencegah kasus keracunan.
“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif agar MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” kata Yahya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, penunjukan sekolah sebagai penyedia MBG dapat lebih menjamin kualitas serta kesegaran makanan untuk siswa.
“Akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya, sekaligus sesuai dengan selera anak-anak. Pihak sekolah tentu lebih memahami kebutuhan mereka,” ujarnya.
Sejak Januari hingga September 2025, tercatat sekitar 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi. Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, serta di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.
Selain itu, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN. Hingga September, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari total alokasi Rp71 triliun. Padahal, program ini diklaim telah berjalan di 38 provinsi dengan penerima manfaat sekitar 22 juta orang.
Yahya juga mendesak pemerintah segera memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran MBG. Selain itu, ia menyarankan agar BGN membuka kanal pengaduan publik serta memastikan akuntabilitas belanja, sehingga hak anak untuk mendapatkan makanan bergizi dan aman benar-benar terpenuhi.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus memperkuat komunikasi dalam menanggapi isu keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis. SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN sekaligus ujung tombak Program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan memengaruhi pandangan publik terhadap program dan lembaga ini,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati.
Hidayati menekankan pentingnya komunikasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG. Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amanat besar kepada BGN untuk menjalankan program prioritas nasional ini, sehingga SPPG memegang peran vital dalam mewujudkan MBG yang mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Menurutnya, setiap peristiwa terkait pangan dan gizi akan cepat menyebar serta memengaruhi persepsi publik, termasuk sejumlah insiden keamanan pangan yang belakangan mencuat.
