Sekilas.co – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah mencapai 67,37 persen hingga September 2025, menjadikannya salah satu contoh baik di tingkat daerah.
“Kepri sudah top. Realisasi pendapatan daerah mencapai 67,37 persen, dengan belanja daerah di angka 60 persen. Artinya, uang bergerak dan saya yakin pertukaran ekonomi berjalan baik,” ujar Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera di Batam, Ahad.
Menteri Tito mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Ansar dan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri yang mampu mengelola dan merealisasikan pendapatan dengan baik.
“Leadership Bapak (Gubernur Ansar) untuk BPKAD juga bagus. Bahkan masih ada cadangan 7 persen di antara belanja dan pendapatan,” tambah Tito.
Ia juga memaparkan komposisi pendapatan Provinsi Kepri, dengan 44,92 persen berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 55,05 persen dari Transfer ke Daerah (TKD).
Meski demikian, Tito mengingatkan masih ada tantangan terkait alokasi TKD ke depan. Pemerintah pusat bersama DPR telah menetapkan tambahan anggaran TKD sebesar Rp693 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, naik dari target awal Rp650 triliun.
Tito pun memberikan sejumlah langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah agar tetap menjaga kinerja pendapatan di tengah berkurangnya TKD.
“Pertama, efisiensi dan memperketat pengawasan belanja. Kedua, menggali potensi pendapatan baru yang tidak memberatkan masyarakat, dengan mendorong peran swasta dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah),” katanya.
Ia juga menyoroti peran program pusat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang harus dimaksimalkan di daerah untuk meningkatkan pendapatan.
“Mengingat tahun anggaran 2025 hanya tinggal tiga bulan, pemerintah daerah diharap menggesa realisasi pendapatan daerah,” tutupnya.
