Sekilas.co – Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Ismail, menegaskan bahwa pihaknya selalu mengedepankan sinergi serta kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya sebagai langkah strategis untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), khususnya di bidang komunikasi pemerintahan yang memiliki peran vital dalam menyampaikan informasi publik.
“Sebagai bagian dari satu kesatuan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tentu prinsip utama yang harus dijalankan adalah sinergi dan kolaborasi. Itu menjadi kata kunci yang akan memastikan komunikasi pemerintah berjalan lebih terarah, efektif, dan tidak saling bertabrakan,” ujar Ismail saat memberikan keterangan di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat.
Ismail menyampaikan hal tersebut sebagai tanggapan terhadap pandangan yang menyoroti perlunya kejelasan batas tupoksi antara Kemkomdigi, Kantor Staf Presiden (KSP), serta Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Menurutnya, setiap kementerian maupun lembaga sebenarnya sudah dirancang dengan fokus dan spesialisasi masing-masing, sehingga yang terpenting adalah memastikan kerja yang dilakukan bisa saling melengkapi, bukan justru bersinggungan.
“Faktanya hampir semua kementerian dan lembaga memiliki area kerja yang beririsan. Karena itu, perlu ada titik temu, komunikasi, serta sinergi agar tidak terjadi tumpang tindih yang justru berpotensi memicu inefisiensi, baik dari sisi anggaran maupun penggunaan sumber daya manusia,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk menghindari potensi duplikasi maupun pemborosan, Kemkomdigi secara aktif melakukan berbagai langkah konkret, salah satunya dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya adalah memperkuat koordinasi, membangun kesepahaman, dan memastikan program komunikasi publik berjalan lebih efektif serta efisien.
Sejalan dengan itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Ia menjelaskan akan berkoordinasi secara intensif dengan Kepala BKP, Angga Raka Prabowo, guna memperkaya perspektif komunikasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Nantinya koordinasi dengan Pak Angga akan dilakukan secara erat, karena kami sudah lama saling mengenal. Harapannya, informasi yang diterima masyarakat akan lebih beragam, lebih komprehensif, dan mampu memudahkan publik dalam memahami setiap kebijakan yang diambil pemerintah,” ujar Qodari.
Lebih jauh, Qodari menekankan bahwa kebijakan publik dan komunikasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, kebijakan menjadi hulu, sementara komunikasi menjadi hilir yang memastikan pesan sampai kepada masyarakat. Oleh karena itu, KSP siap mendukung kementerian maupun lembaga, termasuk BKP, dalam menyosialisasikan kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah.
Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk melakukan monitoring sekaligus evaluasi terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Qodari menuturkan bahwa KSP memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai manfaat nyata dari berbagai kebijakan pemerintah. Informasi tersebut, lanjutnya, akan terus disampaikan keluar agar masyarakat bisa memahami secara menyeluruh serta memberikan dukungan yang lebih luas terhadap program-program strategis pemerintah.
