sekilas.co – KEMENTERIAN Keuangan menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 210,4 triliun pada 2026, naik dari Rp 144,6 triliun pada tahun ini. Dari total anggaran tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp 23,7 triliun untuk lumbung pangan, cetak sawah, dan optimasi lahan seluas 550 hektare.
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Tri Budhianto, menyatakan anggaran ketahanan pangan tetap menjadi prioritas pemerintah pada tahun depan. “Saya rasa anggaran cadangan pangan ini masih tetap menjadi prioritas pemerintah,” ujarnya kepada awak media di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).
Budhianto menjelaskan anggaran lumbung pangan termasuk dalam kategori produksi yang mendapat jatah Rp 162,4 triliun dari seluruh program. Selain lumbung pangan, kategori produksi mencakup:
-
Subsidi pupuk 8,8 juta ton senilai Rp 46,9 triliun
-
Bantuan alat mesin pertanian prapanen tanaman pangan 42,3 ribu unit
-
Bendungan 15 unit dan irigasi 212 ribu hektare
-
Sarana prasarana senilai Rp 19,1 triliun
-
Pengembangan kawasan padi 2,6 juta hektare
-
Bantuan benih-indukan 137,6 juta ekor
-
Kampung Nelayan Merah Putih 250 kampung senilai Rp 5,5 triliun
-
Pergaraman nasional 1.000 hektare senilai Rp 1,2 triliun
Selain sektor produksi, Budhianto menyampaikan sektor konsumsi juga mendapat alokasi anggaran. Pemerintah menyiapkan Rp 6,2 triliun untuk bantuan kerawanan pangan, gerakan pangan murah, dan stabilisasi pasokan serta harga pangan (SPHP), dengan Rp 5,8 triliun khusus untuk SPHP.
Budhianto menegaskan pemerintah tak hanya menargetkan terpenuhinya kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga mendorong ekspor pangan. “Targetnya adalah melakukan ekspor pangan,” ujarnya.
Pada 2025, alokasi APBN diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi produksi tetapi juga kualitas gizi.
Budhianto memastikan APBN 2026 tetap mendukung sektor ketahanan pangan.
“Ke depan, melalui APBN 2026, pemerintah akan terus memperkuat program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional,” kata Budhianto.
