Hunian Sementara Tipe 36 Senilai Rp30 Juta Disiapkan untuk Korban Bencana Sumatra

Pernyataan tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah Kementerian/Lembaga di Banda Aceh pada Minggu (7/12/2025).

“Luasnya tipe 36, 8 kali 5, Bapak Presiden. Jadi dibanding mereka tinggal di tenda, jauh lebih layak jika mereka menempati hunian sementara,” ujar Suharyanto kepada Prabowo.

1. Satu unit huntara seharga Rp30 juta, sudah dilengkapi kamar mandi

Suharyanto menuturkan bahwa biaya pembangunan satu unit huntara hanya sekitar Rp30 juta. Ia memastikan bahwa tiap unitnya telah disertai fasilitas WC dan kamar mandi.

“Harganya sekitar 30 juta, Bapak Presiden. Satu hunian. Satu huntara, hunian sementara. Ada WC, kamar mandi,” jelasnya.

2. Pembangunan direncanakan dilakukan Satgas TNI-Polri

Ia menambahkan bahwa warga yang kini masih berada di lokasi pengungsian nantinya akan dipindahkan ke huntara. Sementara pembangunan hunian tetap (huntap) dan proses relokasi dari huntara menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Adapun pembangunan huntara direncanakan dikerjakan oleh Satgas TNI-Polri.

“Jadi masyarakat yang sekarang tinggal di pengungsian akan kita alihkan ke hunian sementara. Dan hunian sementaranya, jika memungkinkan, akan dibangun oleh Satgas TNI-Polri, Bapak Presiden,” tutur Suharyanto.

3. Huntara disiapkan untuk ditempati maksimal satu tahun

Suharyanto menjelaskan bahwa huntara dirancang untuk dihuni maksimal selama satu tahun sebelum warga dipindahkan ke huntap. Namun Prabowo menilai bahwa jika kualitas bangunan baik, masa pakainya bisa diperpanjang sambil menunggu tersedianya lahan hunian tetap.

Untuk estimasi waktu pembangunan, Suharyanto merujuk pada penanganan pascabencana Gunung Lewotobi, di mana Satgas Kodam IX/Udayana berhasil memindahkan 8 ribu Kepala Keluarga (KK) ke huntara dalam enam bulan.

Mendengar laporan tersebut, Presiden Prabowo meminta agar penanganan di Sumatra dapat dilakukan lebih cepat.

“Membangunnya enam bulan dan memindahkan 8.000 KK. Kalau bisa lebih cepat dari enam bulan,” kata Prabowo.

BNPB menyanggupi instruksi Presiden dengan kembali melibatkan Satgas TNI dan Polri, mengikuti pola yang pernah digunakan dalam penanganan di Lewotobi. Meski begitu, Suharyanto menekankan bahwa tantangan terbesar adalah ketersediaan lahan huntap yang sering memerlukan waktu panjang untuk disiapkan.

Menanggapi hal itu, Prabowo mengarahkan kementerian terkait khususnya ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan untuk meninjau kembali status HGU perusahaan.

“Cek semuanya. Kalau perlu HGU bisa dicabut sementara atau dikurangi. Ini demi kepentingan rakyat, lebih penting. Lahannya harus tersedia,” tegas Prabowo.

Presiden juga membuka opsi penggunaan metode fabrikasi guna mempercepat pembangunan jika lahan terbatas. Pemerintah turut menyinggung anggaran huntap yang saat ini ditetapkan Rp60 juta per unit. Suharyanto menilai angka tersebut sudah sangat minimal.

“Rp60 juta sudah sangat minim, Bapak Presiden. Nanti penerima bisa menambah dari uang pribadinya,” ucap Suharyanto.

Prabowo mengatakan bahwa anggaran perlu disesuaikan mengikuti kenaikan harga bahan bangunan.

“Baik, tentu perlu kita hitung kenaikan harga inflasi dan sebagainya,” ujar Presiden.