Sekilas.co – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas cadangan beras pemerintah (CBP) untuk memastikan ketersediaan dan ketahanan pangan nasional.
“Hal ini penting karena CBP berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga, pasokan, dan akses pangan masyarakat,” ujar Arief saat meninjau Gudang Perum Bulog Gampong Siron, Aceh Besar, Aceh, sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, pengelolaan CBP yang dijalankan Perum Bulog merupakan bagian dari mandat Bapanas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Regulasi tersebut menegaskan CBP sebagai instrumen intervensi stabilisasi pangan yang harus selalu siap digunakan ketika dibutuhkan.
“CBP harus dikelola secara hati-hati, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Dalam setiap penugasan baik untuk intervensi pasar, bantuan pangan, maupun penanganan bencana beras yang disalurkan harus layak konsumsi dan memenuhi standar mutu,” jelas Arief.
Ia menambahkan, keberadaan Perpres 125/2022 memberikan landasan hukum yang jelas bagi sinergi antara Bapanas dan Perum Bulog.
Dengan aturan ini, CBP bukan sekadar menumpuk stok beras, tetapi diarahkan sebagai instrumen kebijakan untuk menstabilkan pangan, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan.
Arief juga menekankan bahwa kualitas CBP yang terjaga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola cadangan pangan.
“Jika hari ini kita memiliki stok beras yang cukup dan aman, mencapai 3,9 juta ton, maka melihat dinamika pasokan dan harga pangan saat ini, saatnya Bulog terus menggencarkan penyaluran beras, baik beras SPHP maupun bantuan pangan, termasuk saat terjadi bencana,” tegasnya.
Arief menyebutkan bahwa realisasi penyaluran CBP sepanjang 2025, hingga 17 September, telah mencapai 798,8 ribu ton, termasuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 374,8 ribu
Sementara itu, beras program bantuan pangan untuk alokasi Juni dan Juli telah mencapai 365,5 ribu ton. Selain itu, penyaluran melalui program golongan anggaran tercatat 60,1 ribu ton, dan untuk tanggap darurat sebanyak 418 ton.
Ke depannya, tambah Arief, pemerintah telah menetapkan kelanjutan program bantuan pangan beras untuk Oktober dan November.
Sebanyak 365,5 ribu ton beras akan kembali disalurkan kepada 18.277.083 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
“Apabila dibutuhkan, bantuan pangan beras bisa tetap dilanjutkan pada Desember sesuai hasil evaluasi pemerintah,” ujar Arief.
