Sekilas.co – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU).
Penunjukan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 6 Tahun 2012 mengenai Komite TPPU, yang ditandatangani Presiden pada 25 Agustus 2025 di Jakarta.
Salinan dokumen dari Sekretariat Negara (Setneg) menyebutkan, posisi Yusril sebagai Ketua Komite TPPU ditetapkan sesuai kapasitasnya sebagai Menko Kumham Imipas.
Perubahan susunan keanggotaan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks.
Kini, Komite TPPU dipimpin Menko Kumham Imipas sebagai ketua, dengan Wakil Ketua Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebagai sekretaris merangkap anggota.
Selain itu, keanggotaan komite juga diperluas hingga mencakup 18 kementerian dan lembaga, di antaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Agung, Polri, Badan Intelijen Negara, hingga Badan Narkotika Nasional.
Sejumlah menteri turut masuk keanggotaan, antara lain Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan.
Pada pasal 32A Perpres disebutkan mekanisme kerja komite, tim pelaksana, kelompok ahli, dan kelompok kerja akan diatur lebih lanjut melalui pedoman yang ditetapkan Ketua Komite TPPU.
Perpres ini diharapkan memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi ancaman pencucian uang sekaligus memastikan sinergi kebijakan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga keuangan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.
